Pers Conference Terkait Keberadaan, Gugatan Hukum dan Program Kerja Pengurus LPJK Nasional 2011-2015

conferensi pers

Pers Conference

Hari ini LPJK Nasional mengadakan konferensi pers terkait isu-isu keberadaan LPJK Nasional dan Gugatan Hukum serta Program Kerja LPJK Nasional maupun Provinsi saat ini.

Kegiatan konferensi pers ini diharapkan dapat menjawab rumor di masyarakat jasa konstruksi terkait pengesahan kepengurusan lembaga, penerbitan sertifikasi serta perkembangan daya saing jasa konstruksi didunia jasa konstruksi.

Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa pers dari berbagai media lebih mengarah terhadap bagaimana menyikapi terkait pembenahan internal lembaga karena LPJK Nasional memiliki peran yang besar
terkait perkembangan daya saing jasa konstruksi dan tidak terpaku dalam masalah pengesahan atau pengaturan, karena dalam UU No. 18 Tahun 1999 pasal 35 ayat 1 sebagaimana dijelaskan terkait pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan
adalah domain dari Pemerintah yaitu melalui pembinaan jasa konstruksi yang dituangkan lebih lanjut dalam PP No. 30 tahun 2000, PP No. 04 tahun 2010 Junto PP No. 92 tahun 2010 perubahan atas PP No. 28 tahun 2000, PP No. 59 tahun 2010 perubahan atas PP No. 29 tahun 2000
sebagaimana diatur lebih dalam Peraturan Menteri PU No. 10 Tahun 2010 Junto Permen PU No. 24 Tahun 2010.

 

Diliput Bebarapa Media

Bebarapa Media Televisi, Elektronik serta Media Cetak yang hadir dalam konferensi pers ini diantaranya adalah RCTI, Indosiar, SCTV, Metro TV, Elshinta, RRI, Poskota, Suara Pembaharuan, Suara Karya, Indopos, Antara, Investa Daily, Tempo, Detik.com, IFT, Bisnis Indo, Sindo, Tribunnews.com, RCT, Vivanews, Sinar Harapan serta beberapa media lainnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua LPJK Nasional menyampaikan memohon dukungan dari stekholder terkait untuk dapat mengembangkan LPJK Nasional lebih terarah terhadap pengembangan daya saing jasa konstruksi dan tidak hanya berpaku dalam hal kebijakan maupun politis saja, karena pada era saat ini perkembangan jasa konstruksi dituntut untuk dapat
memberikan daya saing jasa konstruksi yang handal di dunia internasional dan bukan hanya berkutik dalam perkembangan jasa konstruksi di lokal saja.

Selain beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua LPJK Nasional juga ditambahkan oleh Pengurus LPJK Nasional lainnya yang hadir dalam konferensi pers tersebut bahwa terkait masalah hukum agar diserahkan kepada bidang hukum, karena saat Tim Hukum Kepengurusan LPJK Nasional telah mendapatkan beberapa hasil terkaait keputusan PTUN yang menolak Gugatan dari berbagai pengugat,
hal ini tentu status Kepengurusan LPJK Nasional Periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum tidak perlu diragukan lagi dan terkait masalah logo LPJK adalah milik lembaga sehingga yang berhak mengunakan logo adalah LPJK yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan.