Pers Conference Terkait Keberadaan, Gugatan Hukum dan Program Kerja Pengurus LPJK Nasional 2011-2015

conferensi pers

Pers Conference

Hari ini LPJK Nasional mengadakan konferensi pers terkait isu-isu keberadaan LPJK Nasional dan Gugatan Hukum serta Program Kerja LPJK Nasional maupun Provinsi saat ini.

Kegiatan konferensi pers ini diharapkan dapat menjawab rumor di masyarakat jasa konstruksi terkait pengesahan kepengurusan lembaga, penerbitan sertifikasi serta perkembangan daya saing jasa konstruksi didunia jasa konstruksi.

Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa pers dari berbagai media lebih mengarah terhadap bagaimana menyikapi terkait pembenahan internal lembaga karena LPJK Nasional memiliki peran yang besar
terkait perkembangan daya saing jasa konstruksi dan tidak terpaku dalam masalah pengesahan atau pengaturan, karena dalam UU No. 18 Tahun 1999 pasal 35 ayat 1 sebagaimana dijelaskan terkait pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan
adalah domain dari Pemerintah yaitu melalui pembinaan jasa konstruksi yang dituangkan lebih lanjut dalam PP No. 30 tahun 2000, PP No. 04 tahun 2010 Junto PP No. 92 tahun 2010 perubahan atas PP No. 28 tahun 2000, PP No. 59 tahun 2010 perubahan atas PP No. 29 tahun 2000
sebagaimana diatur lebih dalam Peraturan Menteri PU No. 10 Tahun 2010 Junto Permen PU No. 24 Tahun 2010.

 

Diliput Bebarapa Media

Bebarapa Media Televisi, Elektronik serta Media Cetak yang hadir dalam konferensi pers ini diantaranya adalah RCTI, Indosiar, SCTV, Metro TV, Elshinta, RRI, Poskota, Suara Pembaharuan, Suara Karya, Indopos, Antara, Investa Daily, Tempo, Detik.com, IFT, Bisnis Indo, Sindo, Tribunnews.com, RCT, Vivanews, Sinar Harapan serta beberapa media lainnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua LPJK Nasional menyampaikan memohon dukungan dari stekholder terkait untuk dapat mengembangkan LPJK Nasional lebih terarah terhadap pengembangan daya saing jasa konstruksi dan tidak hanya berpaku dalam hal kebijakan maupun politis saja, karena pada era saat ini perkembangan jasa konstruksi dituntut untuk dapat
memberikan daya saing jasa konstruksi yang handal di dunia internasional dan bukan hanya berkutik dalam perkembangan jasa konstruksi di lokal saja.

Selain beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua LPJK Nasional juga ditambahkan oleh Pengurus LPJK Nasional lainnya yang hadir dalam konferensi pers tersebut bahwa terkait masalah hukum agar diserahkan kepada bidang hukum, karena saat Tim Hukum Kepengurusan LPJK Nasional telah mendapatkan beberapa hasil terkaait keputusan PTUN yang menolak Gugatan dari berbagai pengugat,
hal ini tentu status Kepengurusan LPJK Nasional Periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum tidak perlu diragukan lagi dan terkait masalah logo LPJK adalah milik lembaga sehingga yang berhak mengunakan logo adalah LPJK yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pelatihan Asessor Badan Usaha

pelatihan asesor

Acara Pelatihan Asesor Badan Usaha

Ketua LPJK Nasional telah membuka acara pelatihan Asesor Badan Usaha pada Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional (AKLINAS) di Bumi Serpong Damai, Tangerang-Banten. Acara tersebut adalah permohonan dari Asosiasi AKLINAS untuk dapat melatih calon-calon asesor yang nantinya dapat membantu Asosiasi AKLINAS dalam melakukan verifikasi dan validasi awal permohonan registrasid dan sertifikasi badan usaha anggota AKLINAS diseluruh Indonesia.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang jasa konstruksi sebagaiman tertera dalam UU No. 18 Tahun 1999 Pasal 33, juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada Asosiasi Jasa Konstruksi, karena Asosiasi Jasa Konstruksi adalah sub-ordinat dari LPJK Nasional terkait registrasi dan sertifikasi badan usaha maupun sewa ska tenaga kerja konstruksi.

Saat ini LPJK sedang dalam tahap transisi regulasi sebagaimana telah dikeluarnya Permen PU 08 Tahun 2011, PERMEN PU 24 Tahun 2010 perubahan atas PERMEN PU 10 Tahun 2010 turunan dari PP 04 Tahun 2010 Junto PP 92 Tahun 2010, yang didalamnya merombak peraturan LPJK,
salah satunya perombakan regulasi terkait registrasi dan sertifikasi badan usaha dari klasifikasi bidang usaha ASMET (Arsitek Sipil Mekanikal Elektrikal Tata lingkungan) ke KBLI (Klasifiksi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

 

Regulasi Baru

Pada regulasi yang baru seluruh badan usaha jasa konstruksi akan dilakukan penilaian ulang terkait kemampuan badan usaha tersebut,
hal ini dimaksudkan agar klasifikasi badan usaha di Indonesia dapat dikorelasikan dengan klasifikasi international (central Product Classification/CPC.

Permohonan yang dilakukan oleh beberapa asosiasi ini menyikapi rencana pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Awal (TVVA) yang direncanakan akan dibentuk mulai 01 Agustus 2012.
Selain Asosiasi AKLINAS, telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Asosiasi lain yang terdaftar di LPJK Nasional juga dapat mengajukan permohonan ke LPJK Nasional untuk melatih calon-calon asesor di asosiasi yang dibinanya.

Penyelenggara Pelatihan asesor yang dimohonkan oleh asosiasi dibebankan kepada asosisi tersebut, hal ini karena kebutuhan asosiasi yang mengharapkan melatih calon-calon asesor di TVVA dapat menjalankan tugasnya dengan optimal berdasarkan regulasi dan kebijakan yang akan ditetapkan oleh LPJK Nasional.